(untitled) (Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2024)
Pengelolaan Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dari desa yang digagas oleh rezim pemerintahan Joko Widodo sejalan dengan salah satu dari 17 cita-cita Sustainable Development Goals yang digagas oleh berbagai negara di dunia. akuntabilitas berperan krusial melalui pendekatan kolaboratif sebagai mekanisme control dan pengawasan pada level institusi secara vertical hirarkis maupun horizontal dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa pada era Sustainable Development Goals agar cita-cita pembangunan desa dapat terlaksana. Namun, praktik akuntabilitas pada era Sustainable Development Goals dengan pendekatan kolaboratif tidak terlepas dari dinamika yang menyertainya. Persoalan mengenai ketimpangan kewenangan pada level internal penyelenggara akuntabilitas maupun secara vertical hirarkis dan horizontal, serta relasi kuasa antara masyarakat dan penyelenggara akuntabilitas memunculkan anomali dalam praktik akunabilitas di level desa. TujuanSpenelitian ini untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pada era Sustainable Development Goals dengan bestpractice desa Nangai Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai lokus penelitian, penentuan lokus tersebut didasarkan dari pemerintah desa tersebut menyeleraskan program desa terhadap Sustainable Development Goals, selain itu, terjadi penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh mantan pimpinan pemerintah desa tersebut. Jenis penelitianMyang digunakan menggunakan pendekatanMkualitatif. Informan ditetapkanKdengan teknik snowball yang berhubungan erat dengan informant utama dalam akuntabilitas Dana Desa tersebut. Temuan dari penelitian yakni keterlibatan banyak actor dalam mekanisme akuntabilitas memunculkan paradoks dalam prosesnya. Intervensi ekonomi-politik di level vertikal insitusi penyelenggara akuntabilitas mempengaruhi kebijakan pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. selanjutnya, overlapping kewenangan terhadap institusi di level horizontal serta, aspek birokrasi yang melekat di institusi penyelenggara akuntabilitas menambah persoalan yang dihadapi dalam proses akuntabilitas. Lebih lanjut, relasi kuasa antara pihak pemerintah desa dan kelompok elite masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan kelompok memperpanjang dinamika akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa