Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Mimbar Journal is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by then management of Faculty Social and Political Sciences University Prof. Dr. Hazairin, SH. this journal is under licensed of Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) by SK. No. 005.053/JI.32/SK.ISSN/2012 with ISSN Number 2252-5270 (Media Cetak) and SK No. 0005.26206056/JI.3.1/SK.ISSN/2018 With ISSN Number 2620-6056 (online). The Journal accredited by the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education SK Nomor 30/E/KPT/2019, accreditation ranking category in SINTA 4. This journal is proposing the accreditation process starting from the publication of Vol. 6 No. 4 December 2017- Vol. 8 No. 1 Juni 2019 the journal's editors said that the articles are in the accreditation process that included at an accredited journal articles. Subsequently, in 2025, we are undergoing the reaccreditation process and are currently awaiting the official results. In 2026, we plan to enhance the journal’s governance by accepting only manuscripts written in English and by implementing the latest version of the journal template.
Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH
EFEKTIVITAS KLAIM PESERTA JAMINAN HARI TUA (JHT) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BENGKULU
Layanan klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu layanan utama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat tunai kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Meskipun program JHT berperan penting dalam perlindungan finansial pekerja, masih banyak pekerja di Kota Bengkulu yang belum tercakup sebagai peserta. Selain itu, jumlah pengajuan klaim JHT menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas layanan klaim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan klaim JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas layanan Borril CS et al. (2001) yang meliputi empat indikator, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan akseptabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petugas layanan dan peserta JHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan klaim JHT belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, kendala akses layanan terutama bagi peserta lanjut usia, adanya biaya tidak langsung, serta keterlambatan layanan dan kurangnya kejelasan informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas layanan klaim JHT.
Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), Klaim
Copyright (c) 2025 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
ADAPTIVE LOCAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DI KAWASAN GAMBUT TUMBANG NUSA KALIMANTAN TENGAH
This study examines the implementation of adaptive local governance in flood-risk management using a qualitative case-study approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving 28 informants. The findings indicate that adaptive governance in Tumbang Nusa is characterized by Indigenous community participation, multi-stakeholder collaboration, social learning, and institutional flexibility. The novelty of this research lies in the construction of a hybrid governance model that integrates Dayak traditional ecological knowledge-such as the Pali system, Belum Bahadat, and Mamapas Lewu—with modern risk-management systems through mechanisms of knowledge co-production. Key challenges include limited technical capacity, competing interests between economic and ecological actors, and policy inconsistencies across government levels. The theoretical contribution of this study is the enhancement of the adaptive governance concept by embedding local wisdom within the context of tropical peat ecosystems. Strategic recommendations include strengthening local capacity, improving cross-sector coordination, formalizing customary institutions within governance structures, and developing community-based adaptive monitoring systems.
Adaptive governance, local governance, flood-risk management, peatland, Indigenous knowledge.
STRATEGI CAPACITY BUILDING DALAM MENINGKATKAN KINERJA SDM PERENCANA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
This study analyzes capacity-building strategies to enhance the performance of planning personnel at the Central Kalimantan Provincial Agency for National Unity and Political Affairs. For non-technical public organizations with limited resources, it remains unclear how capacity-building approaches can be adapted to support digital transformation demands. This qualitative case study was conducted over six months through in-depth interviews with seven informants, participatory observation, and document review. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal a gap between implemented strategies and organizational needs: current initiatives emphasize individual competency development through small-scale formal training and online learning with low participation, while organizational capacity elements such as knowledge management systems and structured collaborative learning forums remain underdeveloped. The study demonstrates that non-technical public organizations require low-cost, high-impact approaches grounded in internal collaborative learning to maximize limited human resource development investments.
Capacity building, planning personnel, SWOT, collaborative learning, public organizations.
PERMASALAHAN MANAJAMEN PADA BUMN STUDI KASUS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
Penelitian ini membahas kesesuaian strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan strategi bisnis pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan pendekatan strategic fit. Dalam menghadapi dinamika industri penerbangan yang semakin kompetitif, Garuda Indonesia perlu memastikan bahwa strategi bisnis sejalan dengan strategi pengelolaan SDM. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi, peningkatan layanan pelanggan, dan penguatan budaya organisasi untuk mendukung strategi bisnis berbasis diferensiasi layanan. Analisis kerangka manajemen strategik menyoroti kekuatan perusahaan pada kualitas layanan dan profesionalitas SDM, namun juga mengidentifikasi kelemahan pada efisiensi operasional dan manajemen keuangan. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam integrasi strategi SDM dengan strategi bisnis, terutama pada pelatihan berkelanjutan, optimalisasi teknologi, dan penerapan manajemen kinerja yang adaptif. Hasil kajian menegaskan bahwa keberhasilan strategi bisnis Garuda Indonesia sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola SDM secara tepat untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing.
Strategic fit; manajemen sumber daya manusia; strategi bisnis; Garuda Indonesia; daya saing perusahaan
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI BENGKULU: ANALISIS KEBIJAKAN DAN SOLUSI
Permasalahan pertanahan di Bengkulu tetap menjadi isu kompleks yang mencakup aspek administrasi, hukum, dan sosial. Konflik tanah adat dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan dan pertambangan, tumpang tindih sertifikat akibat lemahnya basis data pertanahan, serta sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta menunjukkan masih rapuhnya tata kelola pertanahan. Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur terkini dan data berita untuk menganalisis dinamika permasalahan pertanahan di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan penguatan administrasi melalui digitalisasi data, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Rekomendasi solusi meliputi penyusunan kebijakan pertanahan partisipatif, integrasi data pertanahan secara nasional, dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi konflik agraria dan menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil serta berkelanjutan.
Administrasi pertanahan; Sengketa tanah; Hak guna usaha; Konflik agraria; Bengkulu; Solusi kebijakan
TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI LAYANAN SKCK ONLINE DI POLRES BENGKULU UTARA
The digitalization of public services is an essential component of bureaucratic reform aimed at improving efficiency, transparency, and accessibility for citizens. One of its implementations is the Online Police Clearance Certificate (SKCK) service, which has been introduced since 2018 at the North Bengkulu Police Resort (Polres Bengkulu Utara). This study aims to analyze the influence of assertive communication and active listening on marital relationship quality through enhanced emotional awareness and behavioral change. A qualitative case study approach was employed involving 8 informants-six married couples who had attended interpersonal communication training. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using thematic analysis. The results indicate that assertive communication improves couples’ ability to express feelings and needs honestly without creating conflict, while active listening strengthens empathy, enhances mutual understanding, and fosters emotional intimacy. The combination of these skills contributes to healthier, more open, and respectful communication patterns. However, the study identified challenges such as persistent communication habits, resistance to change, and difficulty managing negative emotions. Future research is recommended to assess the long-term effectiveness of assertive communication training and to explore cultural factors influencing communication patterns in marital relationships.
Public services, digitization, online SKCK, policy implementation
IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program IKD telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, aspek komunikasi masih perlu ditingkatkan karena kegiatan sosialisasi belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program dinilai efektif dengan dukungan operator yang kompeten serta sarana seperti laptop dan ponsel yang memadai. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen tinggi dari para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten. Sementara itu, struktur birokrasi berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan kepatuhan administratif yang baik. Secara keseluruhan, program IKD di Kota Bengkulu telah menunjukkan kemajuan yang positif, namun perlu adanya strategi komunikasi yang lebih intensif agar implementasi program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.
Identitas Kependudukan Digital, IKD, Layanan Publik, Kota Bengkulu, Transformasi Digital
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT
This study aims to analyze the influence of public service quality and employee work discipline on public satisfaction with Hajj services at the Ministry of Religion, Kaur Regency. The research employed a quantitative approach using a sample of 50 respondents from the community who registered as prospective Hajj pilgrims. Three research problems and hypotheses were tested through partial (t-test) and simultaneous (F-test) analyses. To determine the magnitude of the effect of each independent variable-public service quality and employee discipline-on public satisfaction, multiple linear regression analysis was applied. The results based on respondents’ assessments indicated that the quality of public services was categorized as “very good,” employee work discipline as “good,” and overall satisfaction with Hajj services as “good.” The hypothesis testing results show that public service quality (t = 4.320, p < 0.05) and employee work discipline (t = 8.946, p < 0.05) both have a positive and significant effect on public satisfaction. Simultaneous testing also revealed a significant influence of both variables (F = 73.621, p < 0.05). These findings conclude that improving public service quality and strengthening employee discipline significantly enhance community satisfaction with Hajj services at the Ministry of Religion, Kaur Regency.
Quality of Public Services, Employee Work Discipline, and Community Satisfaction.
KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE
Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan landasan normatif dan operasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat daerah.
Desentralisasi, Hukum Administrasi Negara, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Publik.
KRISIS SAMPAH DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERSIH DAN SEHAT
Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah menjadi isu krusial seiring meningkatnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu, serta mengevaluasi efektivitas peran masyarakat dalam proses tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih belum optimal akibat lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah karena kurangnya edukasi, insentif, dan fasilitas pendukung. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
pengelolaan sampah, implementasi kebijakan, birokrasi, partisipasi masyarakat, Kota Bengkulu
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi parkir merupakan salah satu komponen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu, terlebih di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang membuka peluang besar bagi optimalisasi pendapatan sektor transportasi. Namun, implementasi kebijakan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya sistem pengawasan, keberadaan juru parkir liar, ketidakteraturan mekanisme penarikan, serta kebocoran penerimaan yang menyebabkan potensi PAD tidak tergarap secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu, mengidentifikasi hambatan kunci yang terjadi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, analisis regulasi, laporan Dinas Perhubungan, serta wawancara mendalam dengan aparat pelaksana, pengambil kebijakan, juru parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang tidak konsisten, serta struktur birokrasi yang belum efektif menjadi faktor utama penghambat implementasi. Temuan ini menegaskan perlunya langkah strategis seperti digitalisasi sistem parkir, penataan dan sertifikasi juru parkir, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan PAD Kota Bengkulu secara berkelanjutan.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BAWASLU BENGKULU SELATAN
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Bengkulu Selatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan dapat diandalkan. Meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam memastikan penerapan yang efektif, seperti masalah teknis (jaringan internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik), keterbatasan infrastruktur, dan ketidakhadiran petugas yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, masalah seperti kurangnya keterlibatan petugas dan kurangnya pelatihan masih menjadi hambatan untuk mencapai tata kelola yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur, pelatihan petugas, dan partisipasi publik guna memperbaiki efektivitas dan responsivitas pelayanan publik serta memastikan kelancaran proses pemilu.
THE REPRESENTATION OF HATORI KBS IN VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY IN BUKIT SANTUAI DISTRICT
Fenomena digitalisasi pemerintahan desa menuntut mekanisme akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aplikasi HATORI KBS (Hasil Monitoring Dokumen Desa) dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen digital, dan triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tiga dimensi akuntabilitas menurut Behn (2001), yaitu akuntabilitas keuangan (accountability for finances), akuntabilitas atas keadilan prosedural (accountability for fairness), dan akuntabilitas atas hasil kinerja (accountability for performance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa HATORI KBS memperkuat transparansi pelaporan, mempercepat proses audit, dan menumbuhkan kedisiplinan administratif aparatur desa. Namun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori akuntabilitas ke dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi sistem digital dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan partisipatif.
HATORI KBS, accountability, Village Funds, digitalization, village government
MELAMPAUI HUKUM REFORMASI: LEGITIMASI BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN DINIDI KALIMANTAN TENGAH
Early marriage in Indonesia, particularly in Central Kalimantan, is a complex social phenomenon with multidimensional impacts on health, education, and the economy. Despite regulations such as Law No. 16 of 2019, which raises the minimum age for marriage, the practice persists due to the interaction between cultural values, policy gaps, and local political dynamics. This study aims to analyze the relationship between marriage dispensation policies, cultural legitimacy, and local political power, as well as explore the role of Generation Z as agents of social change in promoting policy reform. Using John Kingdon’s Multiple Streams Framework (MSF) and Talcott Parsons’ structural functionalism theory, the results show that the three streams in the MSF (problem, policy, and political streams) do not run synchronously and instead reinforce the practice of early marriage. This occurs because culture justifies the practice, policy legalizes it, and politics protects it. In addition, marriage dispensations are often misused as a solution to social, economic, and cultural pressures. These findings highlight the importance of Generation Z’s role as agents of change in advocating for more progressive policies, by promoting reform through education and greater critical awareness of early marriage.
Early Marriage; Culture; Dispensation; Generation Z
EVALUASI APLIKASI MOBILE JKN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI BENGKULU SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Aplikasi Mobile JKN dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teori evaluasi kebijakan Wayne Parsons, yang mencakup analisis terhadap input, output, dan outcome kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan dari Dinas Kesehatan dan operator aplikasi Mobile JKN. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Aplikasi Mobile JKN telah memberikan kemudahan akses layanan kesehatan secara digital, terutama di wilayah perkotaan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan literasi digital, gangguan teknis sistem, serta belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya manusia. Dari sisi outcome, ditemukan adanya perubahan perilaku pengguna, peningkatan kepuasan sebagian peserta, dan efisiensi layanan publik di fasilitas kesehatan tertentu. Kebijakan digitalisasi melalui Aplikasi Mobile JKN di Bengkulu Selatan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan, dan memerlukan peningkatan dukungan dari aspek teknis, edukasi, serta integrasi sistem layanan kesehatan.
Evaluasi kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, Mobile JKN, pelayanan publik, Bengkulu Selatan.
SINERGI DANA DESA DAN GERAKAN GIZI :STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING DI KEPAHIANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Evaluasi dilakukan menggunakan empat indikator model Van Meter & Van Horn, yaitu kesesuaian ukuran dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan stunting telah diintegrasikan ke dalam RKPDes dan APBDes, meskipun realisasi alokasi Dana Desa rata-rata hanya mencapai 5–7,5 %. Dana yang tersedia cukup untuk mendukung honor kader posyandu dan penyediaan PMT, namun pencairan dana yang lambat sering menghambat pelaksanaan kegiatan. Koordinasi lintas sektor berjalan aktif melalui forum musyawarah dan komunikasi daring, walaupun masih dibutuhkan pendalaman petunjuk teknis pencairan. Faktor sosial ekonomi masyarakat agraris serta komitmen aparatur desa menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi kebijakan, sementara kondisi infrastruktur dan jadwal kegiatan menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, percepatan prosedur pencairan, dan penguatan koordinasi antar sektor guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.
ANALISIS DAMPAK KOTAK KOSONG TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024, munculnya fenomena kotak kosong akibat hanya satu pasangan calon menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi legitimasi dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan kotak kosong terhadap tingkat partisipasi pemilih, motivasi politik masyarakat, serta implikasinya terhadap dinamika demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci, observasi langsung selama masa kampanye, dan studi dokumentasi terhadap data partisipasi pemilih serta pemberitaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong menimbulkan ambivalensi politik: partisipasi secara kuantitatif tetap tinggi, namun secara kualitatif muncul rasa apatis dan ketidakpuasan terhadap proses yang dianggap tidak kompetitif. Sebagian masyarakat menggunakan kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik pasif untuk menolak hegemoni calon tunggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan kotak kosong memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kritis masyarakat dan menegaskan pentingnya reformasi regulasi Pilkada guna memastikan kontestasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan mencerminkan aspirasi politik rakyat.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM MENANGGULANGI KRIMINALITAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) di Kabupaten Empat Lawang sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi dalam upaya meningkatkan ketertiban dan keamanan di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Pol PP Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2018 terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas hingga 54% pada tahun pertama pelaksanaannya. Selain itu, Pol PP Desa juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara aparat desa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pol PP Desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung stabilitas sosial di wilayah pedesaan. Rekomendasi penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, kepala desa, dan pengurus Pokdarwis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek context, program ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata daerah dan potensi lokal yang dimiliki desa. Dari aspek input, kebijakan dan dukungan kelembagaan cukup baik, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang. Pada aspek process, pelaksanaan program sudah berjalan sesuai prosedur, tetapi pendampingan dan monitoring pasca-lomba masih minim. Dari aspek product, program berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata dan mendorong partisipasi lokal, meskipun dampak ekonomi dan keberlanjutan belum optimal. Secara keseluruhan, program ini dinilai cukup efektif dalam mendorong pengembangan desa wisata, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, pendampingan berkelanjutan, serta promosi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan.
REVITALISASI SISTEM KONTROL SOSIAL FOMO BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI SUBJECTIVE WEEL-BEING (SWB) DAN JOY OF MISSING OUT (JOMO)
Fase masyarakat industri 4.0 dan 5.0 mengandung persaingan yang semakin ketat. Era society digital, supra informasi cepat mendorong terjadinya pola fikir dan tindakan agar memiliki keunggulan kompetitif dan menciptkan FoMO berupa ketakutan perasaan "tertinggal" beraktivitas tertentu, perasaan cemas dan takut melewatkan hal baru. Rasa takut berkaitan pandangan orang lain lebih bahagia, menarik, sukses karena memiliki kehidupan/profesi yang lebih baik. Media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, platform ini berfungsi sebagai wadah utama di mana FOMO berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah Revitalisasi Sistem Kontrol Sosial FOMO berbasis Kearifan Lokal Melalui Subjective Weel-Being dan Joy of Missing Out (JoMO) untuk menganalisa hubungan antara FOMO dengan JOMO dan social well-being. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deksriptif Kuantitaif. Hasil penelitian ini menunjukan skor hipotetik dari kedua variabel penelitian dengan skor mean empirik pada variabel Fomo lebih rendah dari mean hipotetik yaitu 84 < 78. Hal ini menujukkan subjek penelitian memiliki Fomo yang lebih tinggi dari dugaan penelitian ini dan tergolong kategori Tinggi. Sama hal dengan skor mean empirik joy of missing out yang lebih tinggi dari pada skor hipotetik yaitu 94 > 88. Artinya, subjek penelitian memiliki joy of missing out yang rendah dari dugaan alat ukur dan tergolong kategori sedang. Self Welbeing Juga Menunjukan Skor Empirik lebih besar daripada Hipotetik 90,5>84 hal ini menunjukan ada hubungan Sel Welbeing terhadap Fomo dan Jomo Dengan demikian bahwa ada keterkaitan antara FOMO, JOMO dan Social Well-Being dalam revitaliasi control social pada masyarakat.
Collaboration between the village government and community in managing the Ulu Musi Trokong tourist village in Cawang Lama, Rejang Lebong Regency
Management of the Ulu Musi Trokon Tourism Village in Cawang Lama. This tourism village utilizes the natural potential of the Musi River, which was previously a traditional stone quarry. This study aims to analyze how collaborative processes involving the village government and community can enhance the sustainability and economic empowerment of the village. Through a qualitative approach using interviews, observations, and documentation, the research findings indicate that despite challenges such as limited skills and understanding, this collaboration successfully encouraged community participation in planning, organizing, and implementing the development of tourism facilities. Additionally, the synergy between the village government and the community plays a crucial role in maintaining the sustainability and upkeep of the village's tourism facilities. This effective collaboration has boosted the local economy and introduced the natural tourism potential of Ulu Musi Trokon Village to tourists, thereby providing long-term benefits for the well-being of the community.
Collaboration between the Village Government and the Community, Management of Tourism Villages, Ulu Musi Trokon Tourism Village
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK YANG BERKUALITAS DI DESA KERTASARI
This study aims to analyze the role of community leaders in promoting quality political participation in Kertasari Village, Suradadi District, Tegal Regency. The research focuses on: (1) the forms of roles carried out by community leaders, (2) the political communication strategies employed, and (3) the challenges faced in building citizens’ political awareness. This study adopts a qualitative approach with a descriptive case study design. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that: (1) community leaders serve as educators, mediators, and moral role models through informal spaces such as religious gatherings, community meetings, and personal communication; (2) the strategies applied are persuasive and contextual, considering citizens’ social backgrounds and levels of political literacy; and (3) participation challenges include political apathy, transactional influences, and limited access to information. To address these issues, community leaders employ cultural approaches and exemplary conduct. These findings reinforce the strategic position of community leaders in fostering political participation that is not merely formal, but also substantive and reflective
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berdasarkan laporan buku profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang diduga berkaitan dengan tingkat kompetensi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei terhadap seluruh pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebanyak 68 orang sebagai sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai negeri sipil dan tingkat kinerja tergolong “baik”. Temuan signifikan diperoleh dari uji regresi, yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 60,8%. Artinya, kompetensi menjelaskan lebih dari separuh variasi dalam kinerja pegawai. Namun demikian, terdapat 39,2% variasi kinerja yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar kompetensi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kompetensi merupakan strategi penting dalam mendongkrak kinerja pelayanan publik di tingkat daerah.
Kompetensi; Kinerja; Pegawai Negeri Sipil; Dinas Kesehatan; Bengkulu
MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatan 2019–2024. Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi daerah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tujuh informan utama, yaitu ketua DPRD, wakil ketua, ketua Badan Anggaran, serta kepala Bappeda dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD melalui penilaian langsung di lapangan dan evaluasi dokumen resmi dalam sidang pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi publik dan penguatan kapasitas kelembagaan.
COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON THE SERVICES OF THE UPTB SAMSAT OFFICE OF MERANGIN REGENCY
This research aims to measure the level of public satisfaction with services at the UPTB SAMSAT in Merangin Regency based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017. The type of research used is Descriptive with a quantitative data analysis approach. The sample consists of the community members who made vehicle tax payments at the UPTB Samsat Office in Merangin Regency from January to March 2025, totaling 100 people using the incidental sampling technique. The results of the research on the Level of Community Satisfaction with the Services of the UPTB Samsat Office in Merangin Regency have been conducted well, where the community satisfaction index was obtained from 9 indicators with an Indeks Kepuasan Masyarakat ( conversion value = Σ Weighted NRR × 20 Public Satisfaction Index (PSI) Conversion Value = 4.082 × 20 = 81.64) service quality "B," which means "Good." Based on the indicators of public satisfaction with SAMSAT services, the indicator with the highest public satisfaction index (PSI) is the Behavior of the Staff = 4.21 with a conversion value of 84.2, categorized as "A" Very Good. Meanwhile, the indicator with the lowest value is the Completion Time = 4 with a conversion value of 80, categorized as "B" Good.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, terutama di lingkungan pemerintahan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kota Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Indikator pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Partisipasi pegawai dalam Diklat PIM rendah, dengan hanya 7 dari 33 pegawai yang pernah mengikutinya, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengembangan SDM. Indikator Kegiatan non-Diklat dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Banyak pegawai belum menyadari pentingnya peningkatan kompetensi, terbukti dari minimnya partisipasi dalam kegiatan tersebut meskipun relevan dengan bidang mereka. Indikator Promosi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal, lebih banyak bergantung pada rekomendasi atasan dan relasi kerja, sehingga pengembangan SDM dalam karir belum berjalan dengan baik. Indikator Motivasi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar cukup baik, dengan pembinaan rutin pagi dan sore serta apresiasi bagi pegawai berprestasi untuk mendorong peningkatan kualitas kerja.
Pengembangan SDM, Pelayanan Publik, Kecamatan Selebar
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM FESTIVAL GURITA DI KABUPATEN KAUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita di Kabupaten Kaur serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung dan wawancara mendalam kepada masyarakat, pelaku UMKM, serta pihak penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita cukup signifikan dan turut berkontribusi terhadap keberhasilan acara tersebut, termasuk pencapaian rekor MURI. Partisipasi ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam bentuk rendahnya kesadaran dan inisiatif mandiri dari sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif. Minimnya informasi serta kurangnya strategi komunikasi publik dari penyelenggara juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Festival ini secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan memperkuat identitas budaya daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi, peningkatan literasi budaya, serta strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan pada kegiatan serupa di masa mendatang.
partisipasi Masyarakat,festival gurita, kesejahteraan Masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA ABRASI DI PANTAI ANCOL MARAS KABUPATEN SELUMA
I Bencana abrasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Pantai Ancol, Kabupaten Seluma. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan abrasi yang semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Indikator komunikasi dalam kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol cukup baik, namun sosialisasi khusus abrasi belum ada. Pemerintah desa dan BPBD merencanakan pemasangan batu penahan ombak dan penanaman mangrove, tetapi hanya pemasangan batu yang terealisasi. Indikator pelaksanaan kebijakan belum optimal, dengan keterlibatan BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, dan Karang Taruna, namun belum ada lembaga yang rutin menangani abrasi. Indikator sasaran kebijakan belum tercapai, abrasi semakin parah meski ada batu penahan ombak. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam sosialisasi, tetapi masih kurang pengetahuan tentang penanggulangan abrasi.
Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Abrasi; Pantai Ancol.
Challenges and Impacts behind the Recognition of the Customary Law People of Enggano Island
This study aims to analyze the challenges and implications surrounding the legal recognition of the Enggano Tribe as a Customary Law Community (Masyarakat Hukum Adat) on Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia. The recognition is rooted in the community’s unique cultural identity, the urgency to preserve indigenous traditions, and the necessity to institutionalize their legal status within the national legal framework. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), literature review, field observation, and documentation. Informants were selected purposively and included tribal leaders, village heads, local government officials, and representatives of civil society organizations. The findings reveal three key challenges: (1) power dualism between customary structures and village governance; (2) limited horizontal support from other indigenous groups in Bengkulu; and (3) lack of administrative documentation, particularly in relation to customary history and territorial boundaries. The legal recognition of the Enggano people carries significant implications, including the protection of local culture, strengthening of traditional identities, and sustainable management of natural resources based on indigenous wisdom. This study recommends fostering reconciliation between tribal and formal authorities, drafting inclusive and culturally sensitive regulations, and implementing participatory mapping to support the legal standing of the Enggano community as an indigenous legal entity
EFEKTIVITAS PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI DESA TELADAN KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Community-Based On-site Domestic Wastewater Grant Program in Teladan Village, Curup Selatan District, Rejang Lebong Regency. The program is intended to improve access to safe and adequate sanitation, particularly for low-income communities. The research employs a descriptive qualitative approach, using Riant Nugroho’s policy effectiveness theory, which includes five aspects: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental suitability, and process accuracy. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village government officials, program implementers, and beneficiary communities. The results show that the program has successfully provided sanitation facilities that meet technical standards, significantly reducing open defecation practices. Positive impacts are also seen in the improved quality of life and public awareness of sanitation issues. However, several challenges remain, such as limited community understanding of proper maintenance, reluctance to change old habits, and a lack of labor during the construction phase. Therefore, continuous education and reinforcement of human resources are essential to ensure the program's long-term effectiveness and sustainability.
Effectiveness, Local Wastewater Grant Program, Sanitation, Community