Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Program studi Magister Hukum Unihaz Bengkulu dengan Memuat Artikel-artikel yang berisikan Penelitian terkait bidang hukum yang meliputi Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Publik dan Hukum Kesehatan. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan terbit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC-BY-4.0) memberikan izin untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengubah karya pemberi lisensi dengan beberapa ketentuan: Berbagi: Materi dapat disalin dan disebarkan dalam bentuk atau format apapun, untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial. Adaptasi: Materi dapat di modifikasi, di ubah, dan di buat turunannya untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial. Pemberi lisensi tidak dapat mencabut ketentuan di atas selama Anda mematuhi ketentuan lisensi ini
ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PPDB DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021
Penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi daerah dengan regulasi nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem zonasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan pada umumnya telah sinkron dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, khususnya mengenai pengaturan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Namun demikian, beberapa aspek teknis, seperti penetapan batas wilayah zonasi dan mekanisme verifikasi domisili, masih memerlukan penguatan pengaturan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persebaran sekolah negeri yang belum merata serta keterbatasan daya tampung sekolah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem zonasi. Penguatan regulasi daerah, integrasi data PPDB dengan data kependudukan, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS), serta peningkatan transparansi dan pengawasan menjadi langkah yang diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan pemerataan akses pendidikan.
Hak Cipta (c) 2026 Haris Cendra Britatya Putra, Sulistiowati, Septia Rahmawati, Inayah Ismaul Hawa, Arrahma Agung Pangestu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL BIDANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI BENGKULU SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip koordinasi fungsional dalam bidang penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Bengkulu Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Sinergitas dan koordinasi fungsional antara penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan merupakan pilar krusial untuk menghindari fenomena bolak-balik berkas perkara yang menghambat asas peradilan cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologi hukum) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum serta wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum terkait di Bengkulu Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi fungsional secara formal telah berjalan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pelaksanaan gelar perkara bersama. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ego sektoral, perbedaan persepsi hukum terhadap pemenuhan unsur pasal antar-instansi, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi perkara berbasis digital (E-Berpadu). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi lokal, persamaan persepsi hukum melalui forum komunikasi formal berkala, dan optimalisasi infrastruktur digital guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel di Bengkulu Selatan.
Koordinasi Fungsional; Penyidikan; Sistem Peradilan Pidana; Bengkulu Selatan.
Hak Cipta (c) 2025 Asep Syahmulyana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BENGKULU UTARA
Penelitian ini menganalisis kebijakan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Pendekatan ini berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh Satreskrim Polres Bengkulu Utara memberikan alternatif penyelesaian yang humanis dan berkeadilan bagi masyarakat. Proses ini mengutamakan mediasi penal, musyawarah kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan. Kendala tersebut meliputi perlunya pemahaman yang menyeluruh dari masyarakat dan pemenuhan syarat formil maupun materiil yang ketat. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif menjaga ketertiban masyarakat serta memulihkan kedamaian tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang.
Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Kepolisian, Mediasi.
Hak Cipta (c) 2026 Ayu Sekar Sari Kuraisin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEGAGALAN RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIADAAN KOORDINASI LPSK DAN KEJAKSAAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN
Pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Di Indonesia, restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, pelaksanaan restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga banyak putusan pengadilan yang memuat amar restitusi tidak berujung pada pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan pelaksanaan restitusi yang timbul akibat tidak optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan pasca putusan pengadilan, serta merumuskan model koordinasi yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan restitusi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, belum adanya prosedur operasional yang terintegrasi, terbatasnya pertukaran informasi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui harmonisasi regulasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme pengawasan bersama guna menjamin efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.
Hak Cipta (c) 2026 Fanesa Aulia, Aria Zurnetti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN TRIANGLE SCHEME PADA TRANSAKSI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM DIGITAL
The development of used motor vehicle buying and selling transactions continues to show an increase along with the adoption of digital platforms. Sellers and buyers now prefer to transact online to save time and effort. In addition, factors such as increasing trust in digital platforms, ease in the purchase process, and the existence of special features such as vehicle inspections and security guarantees, are also the main drivers in increasing used vehicle buying and selling transactions online. However, this development of course has an impact that must be watched out, especially for sellers and buyers, in recent years, there has been a rapid increase in the context of online used motor vehicle buying and selling fraud in Indonesia. This trend is related to the increase in buying and selling used vehicles online, thus providing an opportunity for criminals to carry out crime modes, one of which is with triangle scheme fraud. The concept of triangle fraud is a criminal practice involving three parties, namely sellers, buyers, and perpetrators who are indirectly involved in buying and selling transactions. This fraud often occurs in used vehicle buying and selling transactions in Indonesia.
Triangle Fraud, buying and selling used vehicles, law enforcement
Hak Cipta (c) 2024 Doni Arizoni, Ashibly, Rosmanila https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN ASAS “EQUALITY BEFORE THE LAW”
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menganalisis Bagaimana Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data primer berupa perundang-undangan serta data sekunder berupa menelaah buku, pendekatan konseptual dan analitis, serta teknik analisis data melalui data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan.perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, dengan telah dilakukannya diintodusir dalam konstitusi terkait dengan persamaan hak tersebut.Selanjutnya, perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law” dimana untuk saat ini perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan berdasarkan asas diatas masih seringkali di abaikan namun hal tersebut masih dapat untuk diajukan banding dan juga pengajuan upaya hukum yang lainnya sehingga untuk tujuan dari asas ini akan tercapai.
Asas Equality Before The Law, Perlindungan Hukum, Tinjauan Yuridis
Hak Cipta (c) 2024 maifan serafinil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM TERHADAP BIDANG TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASYARAKAT
Secara ekonomis tanah dapat menjadi dasar atau basis kegiatan sosial ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemiliknya karena mempunyai hak yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu hukum memberikan kewajiban kepada pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Namun masih banyaknya tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya menyebabkan tanah tersebut tidak mempunyai fungsi sosial di lingkungan pemukiman, dan menggagnggu kesejahteraan masyarakat di lingkungan pemukiman. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar menimbulkan akibat hukum hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menjadi aset bank tanah atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Upaya penguasaaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman dapat dilakukan terhadap semua status perolehan hak atas tanah setelah adanya penetapan tanah terlantar, dan tanah tersebut sudah dikuasai kembali oleh negara
Penguasaan Tanah, Tanah Terlantar, Fungsi Sosial
Hak Cipta (c) 2024 emi widyah, diana komena https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PROSES MEDIASI ANTARA PT. AAIMD DAN KOPERASI PETANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PETANI PLASMA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, pola yang digunakan ialah pola inti plasma. Inti plasma yaitu suatu ikatan perjanjian yang terjadi antara petani plasma yang dinaungi oleh badan hukum bersama dengan perusahaan inti. Perusahaan inti, umumnya memberikan bimbingan dan fasilitas mulai dari penyediaan lahan sampai dengan pengelolaan hasil produksi, sedangkan petani plasma umumnya membantu dalam memenuhi keperluan lain menyesuaikan pada apa yang suah disepakati pada perjanjian. Ketergantungan pada perusahaan menjadi masalah serius lainnya dalam skema plasma. Masyarakat sangat bergantung pada perusahaan yang mengelola kebun plasma. Keberhasilan pengelolaan kebun sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar utang dan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan gagal mengelola kebun dengan baik, hasil yang diharapkan tidak tercapai, dan masyarakat kesulitan melunasi utang. Hal ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebun dan penggunaan dana utang, serta masalah internal dalam perusahaan seperti korupsi dan kurangnya komitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian dan Pembahasan Dalam kasus petani plasma dan AAIMD dan Koperasi Petani, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal yaitu dengan hasil penggantian pengurus koperasi Maju Sejahtera. Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik.
Perjanjian Kemitraan, Petani Plasma, Mediasi
Hak Cipta (c) 2024 ASHIBLY, PUTRA THEDI https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Perdagangan orang sering disebut sebagai “perbudakan tanpa rantai”, yang tersebar luas dan sangat menguntungkan. Setelah perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan orang dikaitkan dengan perdagangan senjata ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan paling cepat. Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih terdapat kelemahan serta kekurangan, yang kedepannya perlu dibenahi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum
Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum
Hak Cipta (c) 2024 TRI SUYUDI https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATANPEREMPUAN DI BENGKULU
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan sistem pemasyarakatan beradasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas secara khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan di wilayah kota Bengkulu agar tercapainya tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang seperti ini dipandang tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dengan identifikasi masalah Implementasi Pengasuhan Anak Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu”. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan Pembahasan Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu yaitu pemenuhan kebutuhan makanan anak narapidana perempuan secara rutin 3 kali sehari dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Pemenuhan pengasuhan anak anarapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan pemeriksaan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak dapat mencapai tujuan dan cita – cita hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengasuhan Anak
Hak Cipta (c) 2024 MASNA SUPIANA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN MUKOMUKO
Sebagai Audit Publik Internal (APIP), auditor lokal sangat strategis dalam pengelolaannya, dalam mencapai visi dan tujuannya, serta dalam proyek tata kelolanya. Sebagai fungsi dasar manajemen, serupa dengan fungsi perencanaan dan manajemen. Saat ini, dalam rangka mencapai visi, program dan program pemerintah, pemeriksa daerah merupakan jabatan yang bertanggung jawab mengawasi dan melindungi pelaksanaan program yang termasuk dalam batasan dan anggaran belanja. Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus mengupayakan tata kelola yang baik dengan berupaya meningkatkan kematangan penerapan SPIP dan mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Kata Kunci: Audit, Pemerintahan yang Baik, Manajemen Resiko
Hak Cipta (c) 2024 MARJULITA MARJULITA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 menguraikan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berperilaku. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian melalui 5 proses yaitu tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Kewenangan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menegakkan sanksi kode etik juga dianggap penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di masyarakat.
Hak Cipta (c) 2024 RUDI YULI SUSANTO https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU
Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E- tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identik dengan suap dan pungli. Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik. Kata Kunci : E-Tilang, Lalu Lintas, Pelaku, Pelanggaran Lalu Lintas
Hak Cipta (c) 2024 Ratu Rizki Noviana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrakbisnis dari perspektif hukum. Wanprestasi atau pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak bisnis gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundangundangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil, yang keduanya berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian nyata (actual loss) dan keuntungan yang diharapkan (lost profit). Namun, untuk mengklaim kerugian tersebut, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya wanprestasi, adanya kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang timbul. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tuntutan ganti rugi, termasuk ketentuan kontraktual, perilaku para pihak, dan interpretasi hakim terhadap bukti yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis dan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci untuk meminimalkan risiko wanprestasi. Kata kunci: Wanprestasi, Kerugian, Kontrak Bisnis, Hukum Perdata, Ganti Rugi.
Wanprestasi, Kerugian, Kontrak Bisnis, Hukum Perdata, Ganti Rugi.
Hak Cipta (c) 2024 dhea oktarini oswari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAMPERKAWINAN PADA HUKUM DI INDONESIA (PUTUSAN 89/PDT.G/2020/PA.SBH PERIHAL HAK ANAK YANG LAHIR DARIPERKAWINAN SIRI)
Protecting and implementing children's rights in marriage in Indonesia plays a crucial role in ensuring the well-being and future of children. Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Law Number 1 of 1974 on Marriage, as well as Islamic Law Compilation, regulate child protection in marriage. This protection includes children's rights to live, grow, develop, and participate optimally, as well as protection from violence and discrimination. Implementing children's rights in marriage in Indonesia still faces several challenges. One of the challenges is early marriage, which still occurs in some regions, such as Lebak Regency. The lack of consistency and seriousness of policy implementers in handling child marriage becomes one of the factors influencing the implementation of child protection. In an effort to improve child protection, the government and society must work together to increase public awareness about the prohibition of child marriage. Additionally, the government must improve the quality of special protection for children and improve the quality of women's rights protection.
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERKAITDENGAN SISTEM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
The formation of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) with the Online Single Submission (OSS) system has significantly enhanced the efficiency and effectiveness of the licensing process for BUMDes. This system allows BUMDes to easily and quickly submit and receive licenses, thereby enabling them to focus more on business development and increasing community income. However, this study also found several challenges faced in implementing the OSS system for BUMDes, including technical issues, lack of public awareness about the online licensing system, and inadequate infrastructure support. Therefore, this study recommends that the government should increase public awareness about the online licensing system and improve infrastructure to support the effective implementation of the OSS system. In summary, this study shows that the OSS system has great potential in enhancing the efficiency and effectiveness of BUMDes licensing processes. However, the implementation of the OSS system also requires better attention and support from the government and the public to overcome the challenges faced. This study aims to contribute to the development of more effective strategies for improving community welfare through BUMDes.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BENGKULU
Police law enforcement efforts in overcoming traffic violations at the Bengkulu Police. The decline in the image of the Police in the eyes of the public is an important issue which until now continues to shackle the Police in carrying out their duties and authorities as guards of security and public order, carrying out law enforcement, and providing protection, protection and creating security, order and smooth traffic in serving the community. Public Identify the problem of how the police law enforcement efforts in overcoming traffic violations at the Bengkulu Police and what are the factors that influence the police law enforcement efforts in overcoming traffic violations at the Bengkulu Police. This research is the approach method used in this research is the sociological juridical method. The research was conducted at the Bengkulu Police. Police law enforcement efforts in overcoming traffic violations at the Bengkulu Police Police are able to create familial conditions in providing services to the community and are more responsive, sympathetic and do not discriminate against anyone who deals with the police. The community's response to the police's performance in handling traffic LAKA cases was very positive, because as a mediator between the perpetrator and the victim, the police acted disciplined in penal mediation. The community's response to the police in tackling traffic violations is positive because the basis for countermeasures is based on the principles.The factors that influence police law enforcement efforts in overcoming traffic violations at the Bengkulu Police are six factors, namely: professionalism/intellectualism, mediator, devotion, exemplary , discipline and obey the rules and the last factor is authority. These six factors are very influential for the growth of the image of the police in dealing with criminal acts of traffic violations. Efforts need to be taken by the police to build their image in tackling traffic violations through integrated prevention efforts between the community and the police. On the other hand, self-reform is an attempt by the police to build their image. Including reform of professionalism/intellectualism, police example. So the main police self-reform is cultural reform.
Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan
Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui E-Commerce
Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Dengan melihat penjabaran diatas kemudahan, penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus mengetahui lokasi, keadaan dan keamanan transaksi dengan lebih detail, sehingga kerugian dalam melakukan transaksi sangat sering terjadi. Melihat risiko diatas, maka perlindungan hukum bagi pelaku transaksi jual beli jarak jauh menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya.
Jual Beli, Perlindungan Hukum, E-Commerce
Hak Cipta (c) 2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Eksistensi Hakim Ad Hoc dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Of the many problems in eradicating corruption in Indonesia, one of them is the weakness of the supervisory system for law enforcement agencies. To restore public confidence in the judicial system in Indonesia, it is necessary to establish ad hoc judges in the corruption court environment." In this study, the type of approach that will be used is the statute approach, which is an approach that is carried out by examining all : “Laws and regulations relating to ad hoc judges in eradicating corruption. The existence of ad hoc judges in eradicating corruption in the Corruption Court is very helpful in the process of examining, adjudicating and deciding corruption cases by utilizing the expertise of ad hoc judges, both theoretical expertise (academics) or practical expertise (practitioners) so as to speed up the examination process. cases before the Corruption Court. Each ad hoc judge's expertise, both theoretical expertise (academics) or practical expertise (practitioners) must be proven by experience in the field of law for at least 15 years, this is based on Article 12 letter (d) and Article 32 paragraph (1) of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court.
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BAGI NARA PIDANA
Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu gejala sosial dalam asyarakat Indonesia, saat ini menunjukkan peningkatan yang antara lain dapat dilihat dari peredaran yang seperti dikatakan oleh S. Bimantoro yaitu: Benteng yang kokoh untuk mencegah penyalahgunaan narkotika perlu terus dibangun. Disisi lain meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang menangani menjadi suatu kebutuhan, sedangkan kerja sama yang harmonis menjadi landasan keberhasilan. Dengan tekad dan semangat serta dukungan segenap pihak mudah-mudahan cita-cita untuk mewujudkan generasi muda yang bebas narkotika terwujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah:Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sin tetis maupun semi sentitis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan
PELAKSANAAN SANKSI DOUBLE TRACK SYSTEM BAGI SISWA DIKTUKBA POLRI POLDA SUMATERA BARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SAAT MENJADI BINTARA REMAJA
Seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Kepolisian, tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: pelaksanaan sanksi double track system bagi siswa diktukba polri Polda Sumatera Barat yang melakukan tindak pidana saat menjadi bintara remaja adalah menerapkan beberapa sanksi, terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh siswa, maka akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012 dengan Pelanggaran ringan, Pelanggaran sedang, dan Pelanggaran beratTerhadap pelanggaran pada butir 2 c butir 9, yaitu melanggar pidana, akan diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan dapat dilimpahkan terbatas: Seslem, Kabagjarlat, Kakorsis, Koorgadik, Pengasuh Langsung, dan Pemberian penghargaan dan hukuman oleh pengasuh tidak langsung dan petugas/pihak yang berwenang dilakukan melalui proses administrasi yang telah ditentukan. Pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara remaja, bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh penting dalam pelaksanaan sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana, dimana hal ini memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan tindak pidana sehingga pada saat dinas menjadi bintara remaja tidak melakukan tindak pidana saat berdinas dan rekan-rekan siswa yang lain tidak meniru hal serupa.
Kata Kunci: Sanksi, Double Track System, Siswa Diktukba Polri.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELENGARAAN PERADILAN PIDANA
Asas praduga tak bersalah memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan asas hak asasi manusia karena pada hakikatnya merupakan penerapan asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Semua itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik jika negara benar-benar berdasarkan negara hukum materiil dan negara demokrasi, dan keberadaan semua prinsip itu dijamin secara konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum dalam KUHP ( KUHP baru) seharusnya menetapkan dan mengatur asas praduga tak bersalah ini agar hak asasi tersangka dan hak asasi manusia tersangka diakui, dihormati, dan dilindungi, sehingga keadilan dan hukum ini berlaku. ketertiban hukum kepastian hukum dapat diperoleh dalam melaksanakan peradilan pidana.
Kata Kunci : Praduga tak bersalah dalam kepastian hukum yang adil negara
KEWENANGAN WALIKOTA BENGKULU DALAM PENERTIBAN IJAZAH SMA DAN SMK SE-KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak mengalami perubahan dalam urusan kewenangan, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan pada bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Pembagian kewenangan pada bidang pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana untuk Tingkat SMA dan SMK pengelolaan berada di Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan PAUD, SD, dan SMP pengelolaannya di Pemrintah daerah Kota/Kabupaten. Namun akhir-akhir ini di Kota Bengkulu ada Penahanan Ijazah di wilayah Kota Bengkulu yakni di Tingkat SMK dan SMA di mana Walikota menabrak aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan pengelolaan bidang Pendidikan tingkat SMA dan SMK berada di Pemerintahan Daerah Provinsi yakni Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat permasalahan yaitu bagaimana Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMK dan SMA se-Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif karena pembahasan yang dibahas menggunakan analisis keputuskaan, teori kewenangan, dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Kewenangan Walikota mengurusi kegiatan SMA/SMK adalah tidak ada. Termasuk didalam mengurusi penertiban Ijazah SMA/SMK yang mana hal tersebut ada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Maka Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMA/SMK tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 dan Asas Spealitas.
Kata Kunci : Kewenangan, Walikota, Penertiban Ijazah
Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)
Pelaksanaan kewarisan anak angkat ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat. fokus penelitian penulis adalah Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkul. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Rendahnya bidang tanah yang mengikuti pendaftaran tanah, atau belum memiliki sertifikat, dan keinginan masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimiliknya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Agar dapat memberikan perlindungan hukum dan mencegah sengketa. Penyelenggaraan PTSL seharusnya sesuai dengan asas yang sudah diatur dalam pendaftaran tanah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepemilikan hak milik atas tanah masyarakat dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian hukum atas sengketa kepemilikan hak milik atas tanah masyarakat dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Disimpulkan bahwa Dalam penyelenggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak mutlak memberikan kepastian perlindungan hukum kepemilikan hak milik atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, dikarenakan Pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Negatif yang mana selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak atas tanah sebenarnya. Demikian juga penyelesaian hukum atas sengketa kepemilikan hak milik atas tanah masyarakat dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak menemukan kata sepakat disarankan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik atas Tanah, Pendaftaran Tanah
Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat
Ekspresi Budaya Tradisional secara umum merujuk kepada hasil kreatifitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki potensi nilai komersial atau ekonomi. Aset kebudayaan dapat dimasukkan sebagai hak kekayaan intelektual berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang diciptakan atau berasal dari masyarakat adat, saat ini menjadi popular di dunia, misalnya karya seni yang digunakan oleh negara dalam upaya mempromosikan pariwisata. Klaim negara lain atas EBT yang pernah terjadi di Indonesia oleh Negara Malaysia sebagaimana pemberitaan menyebutkan bahwa berulang kali klaim dilakukan sejak tahun 2007 yakni klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo, setelah itu mengklaim lagu daerah asal Maluku, rasa sayange, kemudian pada pada Agustus 2009 pemerintah Malaysia mengklaim Tari Pendet asal Bali lewat iklat Truly Asia dan Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia. Padahal ketiga jenis kesenian tersebut merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Permasalahan tersebut timbul, pertanyaan Bagaimanakah ketentuan Normatif dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, Sumber data berupa data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum dan Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan hukum seperti kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain. Simpulan Penelitian, konsep Negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT, dapat menghambat invensi dan inovasi masyarakat adat untuk berkreasi, terutama jika persyaratan dan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta akan diterapkan, seperti Persyaratan karya berwujud dan keaslian.Dalam konteks masyarakat adat, dimana hasil karya ciptaan dimiliki komunitas sosial dalam proses kreatif mereka menggunakan banyak unsur dari sejenis EBT, sebagai wujud merefleksikan identitas sosial, seharusnya jenis karya ekspresi ini dapat dianggap sebagai karya original umum dan bisa dilindungi oleh hukum hak cipta. Konsep Negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT memiliki kewajiban melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT, namun demikian Peraturan Pelaksanaan tersebut sampai saat ini belum terbit. Pentingnya perlindungan EBT untuk mencegah klaim pihak lain maka perlu dilakukan aktiftas inventarisasi, menjaga dan melestarikannya. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 13 tahun 2007 tentang Data kekayaan Intelektual dan guna perlindungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menerbitkan Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian EBT, sesuai kewenangannya sebagaimana ditegaskan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta.
Rekstrurisasi Terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Motor Roda Dua Di Masa Pandemi Covid-19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu
Rekstrurisasi terhadap perjanjian kredit kendaraan motor roda dua di masa pandemi covid 19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit yaitu penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran atau cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit yaitu apabila debitur wanprestasi, maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Adira Cabang Kota Bengkulu secara otomatis pihak PT. Adira menerima kuasa untuk menjual harta kekayaan karena pada waktu persetujuan kredit, pihak debitur telah memberikan kuasa kepada pihak kreditur untuk menjual benda jaminannya dengan cara lelang atau dengan cara penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit.
Kata Kunci : Rekstrurisasi, Perjanjian Kredit, Upaya Hukum.