PENERAPAN PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL BIDANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI BENGKULU SELATAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip koordinasi fungsional dalam bidang penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Bengkulu Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Sinergitas dan koordinasi fungsional antara penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan merupakan pilar krusial untuk menghindari fenomena bolak-balik berkas perkara yang menghambat asas peradilan cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologi hukum) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum serta wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum terkait di Bengkulu Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi fungsional secara formal telah berjalan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pelaksanaan gelar perkara bersama. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ego sektoral, perbedaan persepsi hukum terhadap pemenuhan unsur pasal antar-instansi, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi perkara berbasis digital (E-Berpadu). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi lokal, persamaan persepsi hukum melalui forum komunikasi formal berkala, dan optimalisasi infrastruktur digital guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel di Bengkulu Selatan.