KEGAGALAN RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIADAAN KOORDINASI LPSK DAN KEJAKSAAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN

Abstract

Pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Di Indonesia, restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, pelaksanaan restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga banyak putusan pengadilan yang memuat amar restitusi tidak berujung pada pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan pelaksanaan restitusi yang timbul akibat tidak optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan pasca putusan pengadilan, serta merumuskan model koordinasi yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan restitusi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, belum adanya prosedur operasional yang terintegrasi, terbatasnya pertukaran informasi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui harmonisasi regulasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme pengawasan bersama guna menjamin efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.